Bencana banjir yang kembali melanda sejumlah wilayah di Aceh dan Sumatera dalam beberapa waktu terakhir memunculkan pertanyaan mendasar: apakah peristiwa ini murni disebabkan oleh faktor alam, atau justru diperparah oleh aktivitas manusia? Kajian ilmiah menunjukkan bahwa banjir di kawasan ini tidak dapat dilepaskan dari interaksi kompleks antara dinamika iklim dan perubahan lingkungan akibat ulah manusia.

Secara alami, wilayah Aceh dan Sumatera memang memiliki karakteristik curah hujan tinggi, terutama saat fase aktif monsun dan pengaruh fenomena iklim global seperti La Niña. Intensitas hujan ekstrem dalam waktu singkat meningkatkan debit sungai secara drastis dan memicu luapan air di daerah dataran rendah serta kawasan hilir DAS. Faktor topografi dan sistem sungai yang panjang juga menjadikan wilayah ini rentan terhadap banjir musiman.

Namun, studi hidrologi dan analisis spasial menunjukkan bahwa faktor alam bukan satu-satunya penyebab. Perubahan tutupan lahan dalam dua dekade terakhir termasuk deforestasi, pembukaan lahan skala besar, dan alih fungsi hutan menjadi perkebunan maupun permukiman telah mengurangi kemampuan daerah tangkapan air dalam menyerap hujan. Akibatnya, limpasan permukaan meningkat tajam dan mempercepat aliran air menuju sungai.

Di sejumlah daerah aliran sungai (DAS) di Aceh dan Sumatera, degradasi hutan di wilayah hulu terbukti berkontribusi pada sedimentasi sungai dan pendangkalan badan air. Kondisi ini menurunkan kapasitas sungai dalam menampung debit puncak saat hujan ekstrem. Selain itu, pembangunan di sempadan sungai dan lemahnya tata ruang memperparah risiko banjir di kawasan permukiman.

Pendekatan ilmiah menegaskan bahwa banjir bukan lagi sekadar bencana alam, melainkan bencana ekologis yang dipicu oleh ketidakseimbangan sistem lingkungan. Tanpa perbaikan pengelolaan DAS, pengendalian alih fungsi lahan, dan penegakan aturan tata ruang, intensitas dan dampak banjir diperkirakan akan semakin meningkat di masa mendatang.

Banjir Aceh dan Sumatera menjadi peringatan bahwa solusi tidak cukup hanya berfokus pada penanganan darurat. Diperlukan kebijakan berbasis sains yang mengintegrasikan data iklim, hidrologi, dan perubahan tutupan lahan agar upaya mitigasi benar-benar menyasar akar permasalahan baik yang berasal dari alam maupun dari aktivitas manusia sendiri.